hahatogel

hahatogel,erek erek kunci 2d,hahatogelJakarta, CNN Indonesia--

Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu kembali menolak syarat negosiasi dari kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Hamas sebelummya mengajukan dua syarat bagi Israel sebagai imbal balik pembebasan sandera yang ditawan kelompok tersebut.

Lihat Juga : Media AS Soroti Prabowo dan Singgung Demokrasi RI, Ada Apa?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menolak syarat penyerahan pasukan (Israel) yang diminta Hamas. Kami tidak bisa menjamin keselamatan warga kami jika kami menerima ini," kata Netanyahu seperti dikutip dari Al Jazeera.

"Kami tidak akan bisa membawa pulang sandera dengan selamat dan 7 Oktober medatang hanya masalah waktu," tuturnya lagi.

Netanyahu pun bersikeras menolak mengakui kemerdekaan Palestina meski tekanan internasional semakin kuat terhadapnya.

Amerika Serikat bahkan blak-blakan menegaskan mendukung kemerdekaan Palestina, meski Washington membela alasan Tel Aviv melakukan agresi militer di Jalur Gaza.

Lihat Juga : Netizen 'Panas' Komentari Gimik Gibran, Bagaimana Debat Pilpres di AS?

Kelompok yang mengatasnamakan keluarga dan kerabat para sandera bahkan semakin kuat mendesak Netanyahu agar segera memakai cara selain operasi militer untuk pembebasan sandera.

Mereka kembali melakukan demonstrasi mengepung rumah Netanyahu. Massa tidak akan mau pulang sebelum Israel berhasil membebaskan sandera dari Hamas.

"Jika Perdana Menteri memutuskan untuk mengorbankan sandera, dia harus menunjukkan kepemimpinan dan secara terbuka berbagi posisinya dengan publik Israel," demikian pernyataan perwakilan massa tersebut.

Lihat Juga : Kenapa Kuil Hindu Ram di India Kontroversial bagi Warga Muslim?

Jurnalis Al Jazeera, Hamdan Salhut, melaporkan dari Jerusalem Timur bahwa para kerabat dan keluarga sandera sama sekali tidak didengar oleh pemerintah Netanyahu.

"Mereka dilupakan dan diabaikan. Ada pula silang pendapat di dalam kabinet perang Netanyahu. Sejumlah anggota mengatakan kemungkinan kelahan total Hamas bukan tujuan yang realistis bagi pemerintah. Ada pula yang mendesak pemilihan umum segera digelar sehingga publik percaya dengan pemerintah," kata Salhut.