semestabet slot

semestabet slot,gambar kacar kucur,semestabet slotJakarta, CNN Indonesia--

Menteri PUPRBasuki Hadimuljono membongkar alasan mengapa sistemtol tanpa setopalias multi lane free flow (MLFF) menjadi proyek strategis nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo.

Basuki membandingkan kondisi Indonesia saat ini dengan negara-negara lain. Menurutnya, di luar sana sudah tidak ada palang pintu tol alias barrier.

Oleh karena itu, Menteri PUPR Basuki menegaskan penerapan MLFF menjadi penting. Meski, ia menyebut pemerintah dan pemangku kepentingan terkait akan memulainya dengan single line free flow (SLFF) alias masih memakai barrier.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) Attila Keszeg menyebut implementasi transaksi pembayaran jalan tol nontunai nirsentuh ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Roatex merupakan badan usaha pelaksana (BUP) sistem MLFF ini.

Sistem baru ini sudah pernah diuji sejak 12 Desember 2023 lalu di Tol Mandara, Bali. Nantinya, MLFF akan diterapkan bertahap di sejumlah jalan tol mulai Oktober 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memasukkan proyek pembayaran tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ke Program Strategis Nasional (PSN)

Lihat Juga : ANALISISAda Anggaran Pendidikan Rp665 T, Biaya Kuliah Kok Masih Mahal?

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan proyek tol tanpa setop ini bakal menelan biaya hingga Rp4,49 triliun. Proyek tersebut akan dijalankan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pria yang akrab disapa Susi itu menyebut proyek MLFF melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) sehingga perlu pengaturan pemerintah agar bisa terkoordinasi. Lalu, butuh dukungan pemerintah sebagai jaminan kepada badan usaha agar mau masuk dan berinvestasi.

Susi, sapaan akrabnya, mengungkapkan alasan proyek MLFF masuk dalam PSN. Menurutnya, karena program ini melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) sehingga diperlukan pengaturan pemerintah agar bisa terkoordinasi.

"Jadi program ini banyak proses koordinasi dengan lembaga lain. Karena dia multilane freeflow koordinasinya sama lembaga keuangan, karena terkait pembayaran itu koordinasi sama OJK, BI dan perbankan, sehingga perlu ada lembaga yang multi kementerian," jelasnya.

Alasan kedua adalah karena proyek ini membutuhkan dukungan pemerintah sebagai jaminan kepada badan usaha agar mau masuk dan berinvestasi. Dalam hal ini yang berperan adalah PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

"Misalnya terkait dengan guarantee untuk proses KPBU, seperti oleh PT PII," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]