top up chip pakai pulsa

top up chip pakai pulsa,halte 40 slot,top up chip pakai pulsa

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dalam pidato penutup, Sri Mulyani mengungkapkan pemikiran Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengenai trilogi pembangunan.

"Perekonomian harus dijaga untuk mencapai tiga keseimbangan yakni pertumbuhan, pemerataan dan menjaga stablitas," ungkapnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024)

Baca: Lengkap! Ini Modal Prabowo di Tahun Pertamanya: Sekuat Apa?

Hal ini sesuai dengan yang sudah terlaksana dalam APBN selama 10 tahun terakhir. Termasuk pada tahun pertama Prabowo sebagai Presiden, DPR telah menyetujui yang bernilai Rp 3.621,31 triliun.

Menurut Sri Mulyani, dalam perwujudan tiga keseimbangan tersebut, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal yang harus dijaga kesehatan dan keberlanjutannya sehingga mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dan berkeadilan.

"Sesuai mandatnya, APBN sebagai instrumen keuangan negara utama adalah instrumen andalan untuk mendorong pertumbuhan pemerataaan atau keadilan sosial dan menjaga stabilitas," ujarnya.

Baca: DPR Setuju, Prabowo Bebas Hapus & Tambah Jumlah Kementerian!

Berikut Asumsi Makro dalam RAPBN 2025

Pertumbuhan ekonomi 5,2%

Inflasi 2,5%

Kurs Rp16.000/US$

SBN 10 Tahun 7%

Indonesian Crude Price (ICP) US$ 82 per barel

Lifting minyak 605.000 barel per hari

Lifting gas 1,005 juta boepd

Tingkat Kemiskinan 7-8%

Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0

Gini Rasio 0,379-0,382

Tingkat Pengangguran 4,5-5%

Indeks Modal Manusia 0,56

Nilai Tukar Petani 115-120

Nilai Tukar Nelayan 105-108

Postur APBN

Pendapatan Negara Rp 3.006,12 triliun

Penerimaan Pajak Rp 2.189,30 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.

Penerimaan Bea Cukai Rp 301,6 triliun

Belanja negara Rp 3.621,31 triliun

Belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun

Belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun

Belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun

Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.

Keseimbangan primer Rp 633,31 triliun

Defisit Rp 616,86 triliun atau 2,53% terhadap PDB

(mij/mij) Saksikan video di bawah ini:

Video: Sri Mulyani Ungkap Kinerja APBN Hingga Agustus 2024

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Bayar Pemilu, Bansos Sampai THR PNS, Sri Mulyani Cairkan Rp427,6 T

---