top-up unipin domino

top-up unipin domino,qiuqiu emas,top-up unipin dominoJakarta, CNN Indonesia--

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh Arkaan Wahyu dan Aufaa Luqmana terkait syarat usia calon kepala daerah. Kedua penggugat itu merupakan adik dari penggugat syarat usia capres-cawapres Almas Tsaqibbirru.

Gugatan Arkaan terdaftar sebagai perkara nomor 89/PUU-XXII/2024, sementara Aufaa terdaftar dengan perkara nomor 99/PUU-XXII/2024.

Lihat Juga : Putusan MK Berpotensi Tutup Peluang Kaesang Jadi Cawagub Jateng

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain menolak dua gugatan Arkaan dan Aufa, Hakim MK juga menolak tiga gugatan lain terkait syarat usia kepala daerah, yakni gugatan dengan nomor 41/PUU-XXII/2024, nomor 88/PUU-XXII/2024, dan nomor 90/PUU-XXII/2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pertimbangan hukum gugatan lima perkara itu telah terjawab dalam gugatan nomor 70/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Fahrur Rozi, dan mahasiswa Podomoro University, Anthony Lee.

Lihat Juga : MK Tolak Ubah Syarat Usia Cagub, Umur 30 Dihitung saat Penetapan Calon

MK pun menolak keseluruhan permohonan dalam gugatan itu. MK menolak untuk mengubah syarat batas minimal usia calon kepala daerah karena kekhawatiran menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Karena isunya sudah terjawab pada putusan sebelumnya, oleh karena itu kami MK membuat ringkasan cara membaca untuk lima perkara tersebut untuk lebih singkat," ujar Ketua MK Suhartoyo.

Dalam ketetapan syarat usia pendaftaran kepala daerah, MK menolak pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Ketetapan itu dituangkan dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024.

MK membandingkan aturan di Pilkada Serentak 2024 dengan pemilihan lain. Ada perbedaan perlakuan penghitungan syarat usia bagi calon kepala daerah dengan calon anggota legislatif dan calon presiden-wakil presiden.

Lihat Juga : Ganjar Yakin Konstelasi Pilkada Jakarta Berubah Usai Putusan MK

MK berpendapat harus ada penegasan kapan KPU menentukan usia kandidat memenuhi syarat atau tidak. MK menegaskan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus ditentukan pada saat pendaftaran.

Menurut MK, aturan dalam pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada tidak perlu ada penambahan makna apapun. Mereka menilai pasal itu sudah jelas dan terang benderang.

"Bilamana terhadap norma pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," ucap Hakim Saldi Isra.