buku mimpi tangga

buku mimpi tangga,ok play 77,buku mimpi tangga

Jelang peringatan HUT ke-79 RI yang jatuh pada Sabtu mendatang, sorotan publik mengarah ke persiapan upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sewa kendaraan untuk tamu hingga anggaran negara untuk upacara di sana dikritik publik.

Kemudian, polemik Johanes Ande Kalla atau Joni 'pemanjat tiang bendera' dalam seleksi TNI AD hingga wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta mewarnai kabar nasional sepekan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bareskrim Polri menyebut Benny Rhamdani mengaku tidak mempunyai bukti soal sosok T yang sempat disebut dalang judi online saat diperiksa penyidik pada Senin (5/8).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan Benny meralat keterangan yang sempat disampaikan kepada penyidik. Benny awalnya menyebut informasi sosok T didapatkan dari korban pekerja migran.

Namun, kata Djuhandani, Benny mengubah keterangan dan mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Kepala BP2MI Serang yang saat ini sudah meninggal.

Djuhandani mengatakan penyidik sempat menanyakan maksud pernyataan Benny ke awak media yang mengaku sudah memberikan data terkait sosok T ke penyidik.

Benny akhirnya mengakui bahwa tidak mengetahui siapa sosok T yang disebutnya. Djuhandani menyebut Benny menyampaikan permohonan maaf kepada penyidik.

"Tadi saya tanyakan kembali apakah yang dimaksud bisa menjelaskan, yang bersangkutan menyampaikan kami tidak tahu dan mohon maaf," katanya.

Kisruh seleksi masuk TNI AD Joni 'pemanjat tiang'

Johanes Ande Kala alias Joni adalah bocah pemanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-73 RI di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kini, ia kembali menjadi perbincangan.

Joni mengaku tidak lolos seleksi calon bintara prajurit karier (Caba PK) TNI AD 2024. Padahal, kata dia, karena aksi viralnya pada 2018, Marsekal Hadi Tjahjanto yang saat itu menjabat Panglima TNI menjanjikan prioritas bagi Joni jadi prajurit TNI.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan Joni tidak lolos dalam seleksi Caba PK TNI AD 2024 lantaran tidak memenuhi syarat tinggi badan. Syarat minimal tinggi badan calon prajurit yaitu 160 cm, sementara Joni hanya 155,8 cm.

Namun, belakangan Joni akhirnya dinyatakan bisa ikut melanjutkan tes yang berlangsung di Kota Kupang, wilayah Korem 161/WS.

Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana mengatakan piagam penghargaan dari Panglima TNI dan Mendikbud menjadi pertimbangan Pimpinan TNI Angkatan Darat untuk memberi Joni kesempatan baru.

Agung menjelaskan nantinya hasil serangkaian tes yang dilakukan oleh Joni akan dilaporkan ke Mabes TNI AD selaku pengambil keputusan akhir. Ia menyebut TNI bakal melihat jika memang ada poin-poin potensi Joni yang bisa menutupi kekurangan dalam aspek tinggi badan.

Upacara HUT RI di IKN

Gelaran upacara peringatan HUT RI di IKN, Kalimantan Timur, jadi sorotan publik. Untuk memenuhi kebutuhan akomodasi dan transportasi para tamu, pemerintah disebut menyewa hingga 1.000 unit mobil.

Kabar penyewaan kendaraan untuk upacara di IKN itu mulanya disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asperda Kalimantan Timur Damun Kiswanto.

Damun menyebut Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memesan total 1.000 unit mobil untuk upacara di IKN. Ia juga mengatakan biaya sewa menjadi naik dua kali lipat karena permintaan dalam jumlah besar yang mendadak.

Kabar tersebut kemudian dibantah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pratikno mengakui bahwa sarana dan prasarana transportasi di IKN masih terbatas.

Namun, ia menegaskan pemerintah tidak menyewa ribuan mobil dengan tarif Rp25 juta per hari. Pratikno mengatakan pemerintah menyediakan bus untuk mengangkut para tamu.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan jumlah bus yang disewa hanya 200 unit. Kendaraan itu sudah meliputi transportasi bagi seluruh undangan dan pasukan upacara.

Selain bus, Setya mengatakan memang masih ada mobil yang akan masuk ke sekitar lokasi upacara. Namun, ia mengklaim jumlahnya terbatas dan tidak digunakan oleh tamu undangan.

"Kendaraan lain yang digunakan adalah untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara serta kendaraan contingency seperti kendaraan cadangan dan ambulans," ujarnya.

Bertalian dengan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengakui anggaran upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan bengkak karena perayaan IKN. Sebab, tahun ini, upacara digelar di dua tempat sekaligus.

Upacara kemiliteran digelar di IKN, sedangkan hiburan rakyat digelar di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi tak mengonfirmasi berapa besar kenaikan anggaran upacara tahun ini. Dia hanya menyebut kenaikan masih dalam batas wajar.

"Saya kira anggaran biasa, wajar dan juga anggarannya di Kemensetneg," ucap Jokowi di JCC Senayan, Jumat (9/8).

Wacana KIM plus di DKI Jakarta

Wacana pembentukan KIM Plus mencuat menjelang Pilkada 2024, khususnya di DKI Jakarta. Gerbong KIM yang merupakan partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berupa mengajak parpol lain untuk mengusung calon usungan mereka.

Di Jakarta, KIM mengklaim akan mengusung eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun sudah mengatakan akan ada partai lain di luar KIM yang akan bergabung. Namun, ia belum mengungkap partai apa saja yang ikut gerbong KIM.

Wacana KIM plus ini dinilai jadi cara menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Sejumlah pengamat politik melihat Anies terancam gagal berlayar.

PKS yang sudah memberikan surat rekomendasi memberikan sinyal untuk mengkaji opsi gabung dengan KIM. Mereka beralasan dukungan terhadap Anies sudah jatuh tempo, karena tak kunjung dapat partai koalisi untuk mewujudkan duet dengan Sohibul Iman.

NasDem tak kunjung memberikan surat rekomendasi meskipun sudah menyatakan dukungan. PKB yang mendukung Anies di Pilpres 2024 juga sampai sekarang tak bersikap dan malah menunjukkan kedekatan dengan Prabowo.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menemui Prabowo di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis (8/8) malam. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid pun mengatakan ada kesepahaman antara PKB dan Gerindra untuk berkolaborasi.