angka naik cambodia

angka naik cambodia,linimasa dewa united vs psis,angka naik cambodia

Jakarta, CNBC Indonesia- Kalangan pelaku usaha perhotelan buka suara terkait rencana pemerintah yang bakal melakukan moratorium terhadap hotel, termasuk di kawasan wisata padat seperti Bali Selatan. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B Sukamdani meminta untuk lebih serius dalam mengkaji rencana kebijakan ini.

"Tata ruang harus ada keseriusan kenapa terjadi, karena setiap perijinan ada retribusinya, ini yang ga sehat. Pemda itu cari pendapatan daerah dari perizinan, tapi ngga melihat gimana daya dukung wilayahnya. Jadi pandangan kami seharusnya bicara Bali harus disebar ngga bisa wilayah selatan semuanya," ujar Hariyadi, dikutip Rabu (4/9/2024.

Selain Bali, wilayah lain yang sudah padat pun perlu mendapat perhatian. Jangan sampai kawasan tertentu menjadi rusak karena pemerintah daerah tidak memiliki perencanaan jangka panjang.

"Moratorium itu berharap ke depannya memiliki program bersama daerah lain. Kalau hotel lebih bisa diatur, tapi seperti vila ini yang terkadang tiba-tiba disini muncul banyak," kata Hariyadi yang juga Ketum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Sebagai contoh wilayah seperti puncak juga perlu menjadi sasaran karena sudah terlalu banyak vila. Selain itu dari sisi kemacetan juga sudah terlampau parah.

"Kita berulang kali melakukan kesalahan, misal daerah ini tumbuh seperti puncak, semua puncak diguyur, kan rusak. Indonesia luas ngga cuma daerah itu aja," tukas Haraiyadi.

Baca: Pengusaha Ungkap Fakta Bali Selatan yang Masuk Daftar Moratorium Hotel

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI) Sandiaga Uno mengungkapkan, bakal melakukan moratorium alias menangguhkan izin pembangunan hotel untuk menjaga kualitas pariwisata di Indonesia, termasuk Bali bagian Selatan.

Sandi menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pariwisata di Tanah Air, yakni penghentian konversi lahan pertanian hingga moratorium pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata lainnya.

"Ada beberapa kebijakan yang segera dirampungkan pemerintah, terutama melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman. Khususnya di beberapa destinasi di Bali Selatan dan beberapa destinasi lain di luar Bali yang mengalami permasalahan yang sama," ujar Sandi dalam Indonesia Quality Tourism Conference di Bali, dikutip dari keterangan resmi Kemenparekraf RI, Senin (2/9/2024).

(dce) Saksikan video di bawah ini:

Video: Sandiaga Mau Moratorium Pembangunan Hotel di Bali, PHRI Dukung!

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Pengusaha Ungkap Fakta Bali Selatan yang Masuk Daftar Moratorium Hotel

---